Gagal Menjalankan Perintah UU 18 Tahun 2013 Tentang P3H, WALHI Aceh akan menggugat Pemerintah

0
413

WALHI Aceh menilai pemerintah tidak menjalankan perintah UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Produk hukum yang sudah diterbitkan hanya menjadi bahan arsip lemari kerja. Tuduhan WALHI Aceh berangkat dari fakta lapangan, para penambang liar dengan leluasa menggunakan hutan lindung untuk bertambang, kasus lainnya atas nama infastruktur pembangunan jalan didalam kawasan hutan lindung juga telah berkontribusi untuk perusakan hutan, menurut perintah UU 18 tahun 2013 dalam Pasal (38), (40), (66), (82), (89) jelas menyebutkan wewenang PPNS melakukan penyelidikan dan penangkapan bagi penebangan liar yang telah sengaja menggunakan kawasan hutan lindung untuk penambang liar, penggunaan kawasan harus mendapatkan izin dari menteri kehutanan, baik pidana maupun denda sudah diterangkan dalam UU ini paling sedikit 1 tahun kurangan penjaran atau denda 1,5 milyar bagi pelaku.

Perusakan hutan melalui kegiatan penebangan liar atau pembukaan lahan untuk aktifitas penambangan akan mendatangkan bencana ekologi bagi lingkungan hidup dari hulu ke hilir, yang berdampak bagi keberlangsungan mahkhuk hidup. Sikap kritis ini bukan berarti WALHI Aceh menantang semua aktifitas di hutan. Akan tetapi mendorong pemerintah harus tegas untuk memperbaiki tatakelola hingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. jika persoalan pencemaran terus terjadi dapat dipastikan WALHI Aceh akan menggugat pemerintah karena lalai menjalankan perintah UU 18 tahun 2013 tentang P3H.

WALHI Aceh menempuh jalan pengadilan karena alasan ancaman masa depan anak-anak Aceh dibawah kehidupan yang tidak layak penuh dengan pencemaran hak akses air bersih yang dilakukan oleh orang tuanya saat ini. Bagaimana pemerintah dan masyarakat Aceh cinta kasih diberikan kepada anaknya sendiri, jika aktifitas yang dilakukan orang tuanya menanam sekian ton bahan kimia berbahaya didalam tanah diatas hutan yang akan dikonsumsi dimasa akan datang anak mereka. Sikap egois yang ditunjukan orang tuanya saat ini atas nama kesejahteraan telah menimbulkan kejadian luar biasa di Tunom dan Krueng Sabe, maupun bencana bencana ekologis lainnya seperti banjir bandang yang telah menelan korban jiwa hampir setiap tahun dikabuapaten yang kaya akan hutan. Menteri kehutanan melalui SK 170/2000 telah menetapkan status hutan., dalam hal ini WALHI Aceh ragu terhadap pemerintah Aceh tidak paham dengan baik setiap fungsi hutan yang telah ditetapkan. Sekian.

Muhammad Nur – Direktur WALHI Aceh.

http://www.walhi.or.id/gagal-menjalankan-perintah-uu-18-tahun-2013-tentang-p3h-walhi-aceh-akan-menggugat-pemerintah.html